Berita

Partisipasi Unikom Dalam Gerakan Anti Radikalisme

BANDUNG, UNIKOM- Direktur Humas dan Protokoler Unikom, Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si, mewakili Rektor Unikom, Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, hadir pada acara “Ceremonial Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Barat, Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat” yang digelar pada Rabu (9/8) pukul 08.00 WIB.

Acara yang berlangsung di Asrilla Hotel, Jalan Pelajar Pejuang 45 No 123 Bandung, merupakan langkah serius Pemprov Jawa Barat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti ancaman terhadap generasi muda yang saat ini semakin kompleks. Dikutip dari “Ringkasan Kasus Rapat Koordinasi KPA se-Jawa Barat”, bahwa tidak hanya narkoba dan seks bebas, ancaman kekerasan lainnya bagi generasi muda adalah perkembangan paham radikalisme. Radikalisme adalah gerakan sosial yang menolak serta berusaha merombak seluruh tatanan sosial dan politik dengan menggunakan kekerasan, serta mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan sedini mungkin secara intensif dan berkelanjutan dalam gerakan kolaboratif yang melibatkan semua unsur masyarakat terutama instansi pemerintah atau lembaga. Ancaman radikalisme, narkoba, HIV-AIDS, dan kekerasan, menjadikan generasi muda sebagai sasaran utama sehingga perlu keterlibatan semua komponen masyarakat dan stakeholder untuk mengkoordinasikan peran dan fungsi multi sektor dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam hal ini, perguruan tinggi pun diminta untuk berperan aktif dalam mendeklarasikan anti radikalisme dan kekerasan pada remaja yang melibatkan mahasiswa sebagai agent of change.

Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan, Lc, juga sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Jawa Barat, yang memberikan sambutan dan arahan terkait penandatanganan kesepakatan sebagai tanda ‘komitmen bersama’. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. H. Dodo Suhendar, MM, Ketua Pelaksana Harian Kominda, Brigjen TNI Danny Gaothama, SH, Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Muhammad Herindra, Kapolda Provinsi Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan, Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Jawa Barat, Cecep Suherman, S.Sos, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) beberapa pergguruan tinggi di Jawa Barat, salah satunya BEM Unikom.

Memasuki acara inti, dilakukan penandatangan MOU oleh para Walikota dan Bupati se-Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Harapannya kesepakatan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda akan bahaya ancaman radikalisme, narkoba, HIV-AIDS, dan kekerasan terhadap stabilitas nasional guna tercapainya Indonesia yang kondusif melalui pembangunan bangsa dan mengantisipasi terjadinya “Lost Generation”. Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan beberapa cara mencegah radikalisme, antara lain: 1) Memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar; 2) Meminimalisir kesenjangan sosial; 3) Menjaga persatuan dan kesatuan; 4) Mendukung aksi perdamaian; 5) Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme; 6) Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan; 7) Menyaring informasi yang didapatkan; dan 8) Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme.

Acara diakhiri dengan pemaparan dan diskusi terbuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Bagian Umum BNN, KPA Provinsi Jawa Barat, dan Komite Intelijen Daerah Provinsi Jawa Barat, guna mengajak berbagai kalangan untuk melangkah bersama dan bersinergi dalam mengoptimalkan pencegahan bahaya ancaman radikalisme, narkoba, HIV-AIDS, dan kekerasan terhadap stabilitas nasional di Provinsi Jawa Barat. (Direktorat Hms & Pro, diolah dari berbagai sumber)