Berita

DP2M UNIKOM TERIMA KUNJUNGAN BADAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANDUNG

BANDUNG, UNIKOM – Ketua Divisi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2M) Unikom Dr. Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si menyambut baik kedatangan tamu kunjungan dari Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung yang diwakili oleh Martius, S.Sos., M.K.P yang merupakan bagian fungsional analisis kebijakan, Deden Yanyan, S.Sos, dan Citra Melisya keduanya merupakan bagian JFU dan Pelaksana.

Dr. Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si mengatakan bahwa “BAPPEDA Kabupaten Bandung  datang berkunjung ke Unikom pada 23 Februari 2022 dalam rangka pembahasan perjanjian kerjasama sebagai benduk dari tindak lanjut MoU yang sudah di tandatangi oleh Rektor Unikom Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT dan Bupati Kab Bandung.

Tatik juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas lebih rinci mengenai kerjsama yang akan dilakukan. “Kami membahas lebih rinci tentang kerjasama apa saja yang akan kami lakukan, membicarakan kegiatan dan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) secara teknis.”tutur Tatik

Lebih lanjut, tatik mengatakan ”Menurut saya sangat bagus sekali, karena DP2M Unikom sangat senang sekali bisa ikut membuat terobosan dan inovasi dalam membantu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Tatik berharap, kerjasama ini bisa terus berlanjut ke berbagai bidang kerjasama lainnya. DP2M Unikom ingin serta berperan menyelesaikan berbagai permasalahan baik di masyarakat maupun di pemerinntah Kabupaten Bandung, supaya tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.”pungkasnya

Tugas Bappeda adalah membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan. Terkait tugas dan fungsi tersebut, maka Bappeda juga memiliki peran wewenang persuratan dan perizinan pembangunan perumahan dan pertokoan bagi developer, salah satu surat tersebut adalah Izin Prinsip untuk perizinan membangun bangunan baik rumah dan property lain dan surat Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). (Direktorat Hms & Pro)